Lompat ke konten

Republik yang Terlalu Sibuk Mencari Pahlawan

Sebagai seorang ibu, saya tentu sepakat bahwa persatuan adalah fondasi penting bagi sebuah bangsa. Namun di tengah berbagai perayaan Hari Lahir Pancasila tahun ini, saya memiliki harapan yang jauh lebih sederhana: anak-anak saya tidak membutuhkan pahlawan.

Tepat pada 1 Juni 2026 lalu, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila. Di berbagai daerah, upacara digelar, pidato disampaikan, dan media sosial dipenuhi pesan tentang persatuan, gotong royong, serta cita-cita besar bangsa. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Namun semakin bertambah usia republik ini, saya justru semakin percaya bahwa persatuan tidak dibangun oleh kehadiran satu tokoh yang luar biasa. Persatuan tumbuh ketika warga negara merasakan keadilan yang sama, pelayanan yang sama, dan kesempatan yang sama. Dengan kata lain, persatuan lahir ketika negara bekerja, bukan ketika rakyat terus-menerus menunggu penyelamat.

Anak-anak Tidak Membutuhkan Pahlawan

Anak-anak saya tidak membutuhkan pahlawan. Mereka tidak membutuhkan sosok yang setiap hari tampil sebagai penyelamat bangsa atau pemimpin yang diperlakukan seperti manusia luar biasa yang konon mampu menyelesaikan semua persoalan sendirian.

Bangsa ini tampaknya memiliki hubungan yang istimewa dengan sosok penyelamat. Hampir setiap pemilu melahirkan harapan yang menyerupai keyakinan bahwa satu orang dapat mengubah segalanya. Kita selalu menunggu tokoh yang dianggap mampu memberantas korupsi, memperbaiki pendidikan, menghapus kemiskinan, menegakkan hukum, bahkan menyelesaikan persoalan yang telah menumpuk selama puluhan tahun.

Harapan itu sebenarnya manusiawi. Namun ketika harapan berubah menjadi kultus, demokrasi mulai kehilangan keseimbangannya.

Akibatnya, politik sering berubah menjadi perlombaan popularitas. Kita lebih sibuk membicarakan siapa yang memimpin daripada bagaimana negara dijalankan. Gejala itu terlihat dalam berbagai survei. Indonesia Political Opinion (IPO) pada 2025 mencatat tingkat kepercayaan publik kepada Presiden mencapai 97,5 persen, sementara partai politik hanya sekitar 43 persen. DPR bahkan tidak mencapai 50 persen. Ironisnya, demokrasi justru seharusnya bertumpu pada kuatnya institusi, bukan pada tingginya popularitas individu.

Data tersebut seolah menunjukkan bahwa kita jauh lebih percaya kepada figur daripada kepada lembaga. Ketika seorang pemimpin populer, kita menaruh banyak harapan. Ketika ia pergi, harapan itu sering ikut menghilang. Padahal negara yang sehat tidak boleh bergantung pada suasana hati publik terhadap satu orang.

Sebagai ibu, saya sering bertanya-tanya mengapa kita begitu mudah menggantungkan harapan kepada satu orang. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, saya tahu tidak ada keluarga yang bertahan karena satu orang hebat. Bahkan keluarga yang paling harmonis sekalipun tidak dibangun oleh kehebatan satu anggota keluarga, melainkan oleh kesediaan setiap orang menjalankan perannya. Negara pun semestinya demikian.

Mungkin inilah paradoks demokrasi Indonesia. Kita memilih pemimpin melalui pemilu yang modern, tetapi sering memperlakukannya dengan cara yang feodal. Kita mengharapkan hadirnya tokoh yang mampu menyelesaikan semua persoalan. Kita memaafkan kesalahan yang sama berulang kali selama tokoh itu masih kita sukai. Kita lebih rela membela orang daripada membela prinsip.

Dampaknya tidak kecil. Ketika politik terlalu bertumpu pada figur, kritik terhadap kebijakan sering dianggap sebagai serangan terhadap pribadi pemimpin. Perdebatan tentang program kalah oleh fanatisme pendukung. Bahkan pergantian pemimpin terasa seperti pergantian nasib bangsa, seolah-olah masa depan Indonesia bergantung pada satu nama yang tercetak di surat suara.

Karena itu, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan menjelang setiap pemilu bukan lagi “siapa pahlawan berikutnya?” melainkan “sistem apa yang akan memastikan republik ini tetap berjalan ketika pahlawan itu tidak lagi ada?”

Ketika Figur Mengalahkan Institusi

Anak-anak saya tidak hidup dari pidato. Mereka hidup dari kualitas sekolah, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kepastian hukum yang mereka terima. Semua itu tidak bergantung pada kehadiran seorang pahlawan. Semua itu bergantung pada apakah negara mampu membangun institusi yang bekerja dengan baik.

Barangkali karena mengagumi tokoh jauh lebih mudah daripada memperbaiki sistem.

Tokoh bisa dipasang di baliho.

Tokoh bisa dijadikan slogan.

Tokoh bisa dipuji atau dicaci setiap hari.

Sementara membangun sistem adalah pekerjaan panjang yang hasilnya mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang selalu memiliki pemimpin luar biasa. Negara yang kuat adalah negara yang tetap dapat berjalan meskipun dipimpin oleh orang-orang biasa.

Hukum tetap ditegakkan.

Pendidikan tetap berkualitas.

Pelayanan publik tetap berjalan.

Kesempatan tetap terbuka.

Kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Bukankah itu sesungguhnya makna persatuan yang paling nyata?

Persatuan bukan sekadar kemampuan berkumpul di bawah satu bendera. Persatuan adalah kemampuan sebuah bangsa memastikan bahwa setiap warga negara, dari Sabang sampai Merauke, memperoleh hak yang sama untuk hidup layak, belajar, bekerja, dan bermimpi.

Pancasila dan Negara yang Bekerja

Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Namun perdamaian tidak lahir karena kita sepakat mengagumi tokoh yang sama. Perdamaian lahir ketika masyarakat merasa diperlakukan adil oleh sistem yang sama. Ketika sekolah yang baik tidak bergantung pada alamat rumah. Ketika pelayanan kesehatan tidak bergantung pada isi dompet. Ketika hukum tidak bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan. Di situlah Pancasila berhenti menjadi slogan dan mulai bekerja sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi pengingat bahwa bangsa ini dibangun bukan untuk memuja individu, melainkan untuk menegakkan nilai-nilai yang lebih besar daripada siapa pun yang sedang berkuasa.

Karena jabatan akan berganti.

Nama-nama akan datang dan pergi.

Namun anak-anak kita akan tetap tinggal di negeri ini.

Mereka yang kelak akan menerima warisan dari keputusan yang kita buat hari ini.

Karena itu, saya tidak sedang mencari pahlawan untuk anak-anak saya. Saya hanya berharap mereka tumbuh di negara yang serius mengurus masa depannya.

Negara yang menganggap pendidikan bukan pelengkap.

Negara yang menganggap kesehatan bukan kemewahan.

Negara yang menjadikan hukum sebagai pelindung, bukan alat tawar-menawar kekuasaan.

Negara yang tidak meminta rakyat terus-menerus berharap pada keajaiban.

Melainkan negara yang bekerja sebagaimana mestinya. Mungkin harapan itu terdengar sederhana. Namun akhir-akhir ini, justru kesederhanaan itulah yang terasa semakin mewah.

Yang paling saya khawatirkan bukanlah siapa yang menang dalam pemilu berikutnya. Yang saya khawatirkan adalah jika anak-anak kita mewarisi kebiasaan politik yang sama: terus mencari penyelamat setiap lima tahun sekali tanpa pernah menuntut sistem yang lebih baik. Karena pada saat itu mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang selalu berharap pada orang yang tepat, bukan pada institusi yang kuat.

Sebab pada akhirnya, anak-anak saya tidak membutuhkan pahlawan. Mereka membutuhkan republik yang tetap bekerja bahkan ketika tidak ada pahlawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *